News
Pemerintahan
Hal itu mengemuka saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungannya, Dadan menegaskan bahwa Jember kini menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan program MBG.
“Pendataan di Jember sudah sangat detail, sampai tingkat desa, RT, dan RW. Ini yang membuatnya layak menjadi contoh,” ujarnya.
Dari hasil pendataan lintas sektor, jumlah penerima manfaat MBG di Jember mencapai sekitar 800 ribu orang atau sekitar 30 persen dari total penduduk. Namun angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah.
Pasalnya, masih banyak kelompok yang belum terakomodasi, seperti santri, balita tanpa NIK, hingga anak dari pernikahan dini atau siri.
Untuk menopang kebutuhan tersebut, Jember diperkirakan membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Masing-masing unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembelian bahan pangan lokal.
“Sekitar 70 persen untuk bahan baku, sisanya operasional dan investasi. Ini jelas menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Dadan.
Tak hanya soal gizi, program ini juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga yang kini bisa terlibat sebagai relawan maupun tenaga pendukung.
Secara nasional, sebanyak 26.800 SPPG telah terdaftar dan dijalankan oleh mitra. Mereka disebut sebagai “pejuang Merah Putih” karena berperan aktif dalam mempercepat implementasi program MBG.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menepis anggapan negatif yang berkembang di media sosial terkait program MBG. Ia menegaskan, respons masyarakat di lapangan justru sangat antusias.
“Kalau kami turun langsung ke sekolah atau menyapa masyarakat, yang ditanyakan selalu kapan mereka mendapatkan MBG,” ungkapnya.
Menurut Fawait, dampak program ini jauh melampaui aspek pemenuhan gizi. Ia menilai MBG berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Bahkan, jika berjalan optimal, perputaran dana dari APBN melalui program ini di Jember diperkirakan mendekati Rp4 triliun per tahun—hampir setara dengan total APBD Jember.
“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi juga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Pemkab Jember pun berkomitmen mengawal program ini dengan mendorong penggunaan bahan pangan lokal agar manfaat ekonomi semakin luas dirasakan masyarakat.
Di tengah kekhawatiran inflasi, Fawait menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman selama pertumbuhan ekonomi tetap lebih tinggi.
“Kami optimistis program ini bisa menjadi salah satu solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di Jember,” pungkasnya.(*)
.
MBG Menggeliat di Jember! Perputaran Uang Diproyeksi Tembus Rp4 Triliun, BGN Jadikan Daerah Percontohan
kepala BGN bersama gus bupati salami para santri ( photo kominfo
Jember, suararakyat.web.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan dampak besar di Kabupaten Jember. Selain menyasar ratusan ribu penerima manfaat, program ini diproyeksikan mampu menggerakkan perputaran ekonomi hingga hampir Rp4 triliun per tahun.Hal itu mengemuka saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/4/2026).
Dalam kunjungannya, Dadan menegaskan bahwa Jember kini menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan program MBG.
“Pendataan di Jember sudah sangat detail, sampai tingkat desa, RT, dan RW. Ini yang membuatnya layak menjadi contoh,” ujarnya.
Dari hasil pendataan lintas sektor, jumlah penerima manfaat MBG di Jember mencapai sekitar 800 ribu orang atau sekitar 30 persen dari total penduduk. Namun angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah.
Pasalnya, masih banyak kelompok yang belum terakomodasi, seperti santri, balita tanpa NIK, hingga anak dari pernikahan dini atau siri.
Untuk menopang kebutuhan tersebut, Jember diperkirakan membutuhkan sekitar 400 unit SPPG. Masing-masing unit mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan, dengan sebagian besar dialokasikan untuk pembelian bahan pangan lokal.
“Sekitar 70 persen untuk bahan baku, sisanya operasional dan investasi. Ini jelas menggerakkan ekonomi lokal,” tegas Dadan.
Tak hanya soal gizi, program ini juga membuka peluang kerja baru bagi masyarakat, termasuk ibu rumah tangga yang kini bisa terlibat sebagai relawan maupun tenaga pendukung.
Secara nasional, sebanyak 26.800 SPPG telah terdaftar dan dijalankan oleh mitra. Mereka disebut sebagai “pejuang Merah Putih” karena berperan aktif dalam mempercepat implementasi program MBG.
Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menepis anggapan negatif yang berkembang di media sosial terkait program MBG. Ia menegaskan, respons masyarakat di lapangan justru sangat antusias.
“Kalau kami turun langsung ke sekolah atau menyapa masyarakat, yang ditanyakan selalu kapan mereka mendapatkan MBG,” ungkapnya.
Menurut Fawait, dampak program ini jauh melampaui aspek pemenuhan gizi. Ia menilai MBG berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Bahkan, jika berjalan optimal, perputaran dana dari APBN melalui program ini di Jember diperkirakan mendekati Rp4 triliun per tahun—hampir setara dengan total APBD Jember.
“Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi juga strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Pemkab Jember pun berkomitmen mengawal program ini dengan mendorong penggunaan bahan pangan lokal agar manfaat ekonomi semakin luas dirasakan masyarakat.
Di tengah kekhawatiran inflasi, Fawait menilai kondisi tersebut masih dalam batas aman selama pertumbuhan ekonomi tetap lebih tinggi.
“Kami optimistis program ini bisa menjadi salah satu solusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di Jember,” pungkasnya.(*)
.
Via
News
Posting Komentar